Sementara, masalah lain yang menyelimuti sejumlah klub untuk meragukan adanya kompetisi itu di antaranya legalitas dari otoritas tertinggi sepak bola Indonesia yakni PSSI yang berimbas juga pada legalitas otoritas sepak bola tertinggi dunia, FIFA.
Akibat legalitas yang masih dipertanyakan itu, muncul pula alasan klub menolak adanya LPI, yakni setelah menjadi juara LPI, klub tersebut tidak bisa mengikuti kompetisi internasional disebabkan legalitas yang masih terkendala.
Disisi lain, Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (Menegpora) Andi Malaranggeng, memberikan angin segar dengan mengatakan bahwa LPI merupakan kompetisi legal, sepak bola profesional.
Andi beralasan, sesuai undang-undang (UU), siapa pun berhak menyelenggarakan kompetisi olahraga profesional. Ada Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) yang mengatur perizinan dan tak perlu "restu" induk organisasi olahraga.
"PSSI itu hanya menyangkut hal yang sifatnya amatir, kalau profesional, melalui Badan Olahraga Profesional Indonesia atau BOPI. Yang bertanggung jawab terhadap olahraga profesional adalah Menpora dibantu BOPI," kata Andi.
Meski angin segar itu terucap dari seorang Menegpora, namun otoritas sepak bola tertinggi dunia, FIFA masih belum "merestui" adanya kompetisi tersebut. Melalui Direktur Keanggotaan dan Pengembangan FIFA, Thierry Regenass mengancam akan memberikan sanksi bila LPI tetap bergulir.
Jika ditelaah secara logis, adanya LPI tentu menguntungkan seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) di Indonesia, sebab berapa besar biaya APBD yang bisa dihemat dan bisa dialihkan pula ke berbagai program pembangunan yang lebih kongkret daripada hanya untuk membiayai sebuah klub.
Salah satu contohnya yakni di Kota Malang. Setiap tahunya, kota dengan ciri khas buah apel ini selalu menganggarkan dana dari APBD Rp18 miliar hanya untuk membiayai sebuah klub yang dihuni sekitar 25 pemain dan ofisial.
Dengan ikutnya Persema ke LPI, maka dana itu bisa dihemat dan dialihkan ke berbagai program kongkret yang bermanfaat bagi total sekitar 800 penduduk di kota tersebut, daripada hanya untuk mengejar prestasi dan menguntungkan 25 orang saja.
Namun, telaah logis ini tentu sangat kontradiksi (berlawanan) dengan pendapat PSSI, dan PSSI tetap "ngotot" dan menganggap bahwa LPI tidak profesional dan merusak sistem kompetisi yang ada di Indonesia.
Pendapat PSSI tersebut sangat wajar jika dilihat dari kacamata hukum sosial, ini karena semakin banyak klub yang mengikuti LPI maka PSSI akan banyak kehilangan pemasukkan dari peserta klub tersebut.
Selama ini, APBD dari klub peserta liga atau sponsorship dan iklan masuk ke kantong PSSI. Dengan banyaknya klub yang pindah, bisa berimbas pada berkurangnya pemasukkan PSSI, sehingga sangat wajar jika PSSI tetap "ngotot" melawan kehadiran LPI.
Istilah lainnya, seorang singa pun akan marah jika jatah makan yang sebelumnya banyak, tiba-tiba dikurangi dan menjadi sedikit atau bahkan hilang sama sekali. Pasalnya, bukan menjadi rahasia lagi bahwa mereka yang di PSSI menjadikan organisasi itu lahan penghidupan.
Aneh memang orang-orang PSSI, klub suruh cari dana sendiri dari uang rakyat APBD, bertanding antaraklub, dan PSSI dapat dana dari sponsor untuk tahun 2011 ini Rp41 miliar (Djarum). Orang-orang klub juga "lontong" dan tidak tahu diri, mau-maunya dikadali PSSI, mengelola APBD untuk bukan untuk pembangunan, tapi untuk kalangan terbatas.
Namun, hal ini tentu bukan alasan jika seorang pemimpin bisa bijak dalam menanggapi masalah ini, demi kemajuan bersama sepak bola indonesia. Artinya, seorang Rasul pun berani berpuasa jika rakyatnya senang dan makan kenyang, tapi jika pemimpin bersikap seperti singa maka kita tunggu saja kehancuran sepak bola nasional.
0 komentar:
Posting Komentar